Sarasehan PKK,Mewujudkan Gerakan Nyata

  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Jumat, 23 September 2016

TP PKK Kabupaten Jombang terus bergerak mewujudkan gerakan yang nyata untuk mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.  Karena melalui Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016, tim penggerak PKK Desa telah mendapat alokasi biaya operasional PKK sebesar 40 juta.

Oleh karenanya kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK desa diharapkan untuk segera membuat gerakan nyata dan mempertanggung jawabkan dengan baik sesuai ketentuan perundangan  yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

      

         ( Bunda Tjatur, Ketua TP PKK Jombang saat memberikan sambutan)

Hal itu seperti yang di katakan Kata Hj.Tjaturina Yuliastuti Wihandoko (Bunda Tjatur), Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, ketika memberikan sambutan pada kegiatan sarasehan PKK se Kecamatan Bandar KedungMulyo, Perak dan Megaluh yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Koes Moeldoko Komplek Islamic Center Kecematan Bandar Kedungmulyo, Kamis (22/9/16)

“Kita sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah oleh karena itu segera untuk membuat kegiatan yang nyata untuk masyarakat , dan jangan lupa untuk dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan perundangan  yang berlaku,”Kata Bunda Tjatur dihadapan para kader PKK ini.

Hj.Tjaturina Yuliastuti ,juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKK pada tahun 2016 akan terus dievaluasi  apabila pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, diperkirakan tahun depan anggaran akan lebih meningkat. “

                                              

Sementara Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ketika dalam sambutannya mengapresiasi kinerja PKK dan peran sertanya didalam  mewujudkan pembangunan di segala bidang, sebagaimana 10 program Pokok PKK nya sangat luar biasa.

“Semua program yang dilakukan oleh pemerintah  selalu ada peran serta PKK didalamnya. Oleh karenanya  Pemkab Jombang telah  mendukung anggaran sesuai kebutuhan yang diperlukan PKK,”katanya. 

Hal ini ,ambung Bupati Nyono sesuai pasal 4 ayat (3) bab iii bahwa kewenangan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bahwa  bupati / walikota melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di kabupaten / kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk di kabupaten / kota.

“Gerakan PKK, telah diakui mampu mewujudkan perannya sebagai motivator dan dinamisator masyarakat bahkan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Para kader PKK menjadi ujung tombak untuk mensukseskan terwujudnya program pemerintah dengan  tiga pilar yaitu pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang semuanya tercantum dalam sepuluh program PKK,”Pungkas Bupati Nyono. (AndikJod/Humas)