Masyarakat Berdaya, PKK Solid Sampai Desa

  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Kamis, 15 September 2016

 

PKK sebagai gerakan nasional yang menjadi penggerak pemberdayaan  masyarakat untuk kesejahteraan, kelembagaannya telah terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, hingga dasawisma.  Pun demikian dengan di Kabupaten Jombang. Gerakan PKK mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dasawisma siap melaksanakan visi misi PKK.

Disampaikan oleh Tjaturina Wihandoko, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang pada ada tiga poin besar  peran dari kader Tim Penggerak Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pelaksanaan program pemerintah.  PKK  sebagai mitra kerja pemerintah dan motor penggerak dalam upaya mensejahterakan keluarga. TP PKK adalah  kader  yang responsif dan peka terhadap lingkungan yang membutuhkan penanganan mendesak. Kader PKK menjadi garda terdepan dalam mempelopori gerakan revolusi mental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis keluarga.

Ini disampaikan istri Bupati Jombang pada Kamis (15/9) pagi, dalam agenda Sarasehan PKK yang digelar oleh Pemkab Jombang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) sinergi TP PKK Kabupaten. Sarasehan PKK  untuk kecamatan Diwek dan Mojowarno tersebut dilaksanakan di Balai Desa Puton Kecamatan Diwek.

Bupati Jombang, Drs. Ec. H.Nyono Suharli Wihandoko hadir membuka agenda tersebut didampingi kepala SKPD terkait. Disampaikan Bupati  Nyono Suharli  bahwa Peran PKK didalam mewujudkan pembangunan disegala bidang dengan 10 program Pokok PKK nya sangat luar biasa. Semua kegiatan selalu ada peran serta PKK didalamnya. Oleh karenanya  Pemkab Jombang siap mendukung anggaran sesuai kebutuhan yang diperlukan PKK,  hal ini sesuai pasal 4 ayat (3) bab iii kewenangan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bahwa  bupati / walikota melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di kabupaten / kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk di kabupaten / kota.

Lebih lanjut disampaikan Nyono bahwa pada tahun ini, melalui Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016, tim penggerak PKK Desa telah mendapat alokasi biaya operasional PKK sebesar 40 juta. “Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan perundangan  yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan” tegas Nyono.

"Mengingat sumber dana BOP PKK adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, maka saya minta jangan sampai anggaran tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), apabila terjadi silpa maka akan diperhitungkan dengan perolehan alokasi pada tahun yang akan datang” tambahnya.

Bupati Jombang juga akan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan PKK pada tahun 2016, apabila pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, diperkirakan tahun depan akan lebih meningkat.

Pada sarasehan PKK tersebut sekaligus sebagai  ajang evaluasi kinerja masing-masing Pokja. Mulai dari Bidang Umum, Pokja 1 sampai Pokja 4. Bupati  Jombang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi positif atas peran serta dan dukungan PKK bagi pembangunan disegala bidang yang sangat luar biasa. (Wati_Humas Jombang)