Bupati Nyono Suharli Dukung Program KOTAKU Di Kabupaten Jombang

  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Senin, 17 Oktober 2016

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyambut baik Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Hal itu disampaikan pada acara Sosialisasi Program Kotaku di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang.

"Ini menjadi pekerjaan kita bersama memperjuangkan agar Kabupaten Jombang bebas dari pemukiman kumuh,kalau bisa 2017 seluruh desa di Kabupaten Jombang bebas kumuh," kata nya dihadapan peserta sosialisasi. Selain Camat dan Kepala Desa, Sosialisasi tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Jombang H.Irwan Prakoso.

                                            

Bupati Nyono menyatakan mendukung langkah para pihak yang mewujudkan impian Kabupaten Jombang tanpa kumuh. “Saya sangat mendukung tercapainya Jombang menjadi kota tanpa kumuh dan berkelanjutan, oleh karena itu Saya berharap semua dinas yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Jombang bersatu padu mensukseskan program ini,”harapnya,Kamis (13/10).

Sementara ,Yudi Adriyanto Kepala Dinas PU Cipta Karya selaku Pengelolah Program Kotaku di Kabupaten Jombang mengatakan program Kotaku bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman kota yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kehadiran program Kotaku Tanpa Kumuh sedapat mungkin mencegah meluasnya perumahan kumuh, tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah serta meningkatnya penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat lebih layak.

Selain itu sebagai pijakan terlaksananya peraturan bersama merubah perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat agar tidak tumbuh permukiman kumuh.

H.Irwan Prakoso Anggota DPRD Jombang yang juga hadir dalam sosialisasi mengingatkan me­ngacu pada defenisi kawasan kumuh, perbaikan dan penataan kawasan kumuh harus menyentuh beberapa kebutuhan mendasar dian­taranya akses yang lebih baik untuk air minum, akses sanitasi, kondisi rumah layak huni dan ruang hidup yang lebih baik.

”Karena itu penataan kawasan kumuh tidak semata urusan infra­struktur, juga yang harus berperan di dalamnya adalah Perumnas, PDAM, PLN dan lainnya,” jelas Politisi dari Partai PAN ini. (AndikJodi/Humas)