PKK Kabupaten Jombang Makin Solid Dan Mantap

  • Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Jumat, 30 September 2016

Kader PKK Kabupaten Jombang diakui Bupati Jombang Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko makin mantap. “Luar Biasa, kader PKK Kabupaten Jombang semakin bangkit dan semakin mantap”, tutur Bupati Jombang saat membuka Sosialisasi Hasil Rakernas PKK VIII tahun 2015 di Pendopo Pemkab Jombang, pada (29/9/2016).

Ini disampaikan Bupati Jombang, dihadapan para pembina PKK di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ketua Organisasi Wanita  dan  kadar PKK Desa dan Bendahara PKK Desa.

Dari pengamatan Bupati disampaikan bahwa  semakin hari  perhatian, peran serta dan dukungan PKK terhadap keberhasilan pembangunan disegala bidang semakin nyata. Setiap agenda kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, kader PKK selalu ada. Tingkat kehadiran kader PKK  sangat tinggi. Meski sibuk mereka selalu hadir tepat waktu. Setiap program yang digulirkan selalu mendapat perhatian serius dan dilaksanakan hingga ke akar rumput.

“PKK ini  bisa disebut dengan tim suksesnya pemerintah didalam pelaksanaan pembangunan, karena hampir setiap bidang pembangunan kader PKK selalu mengambil peranan”, tandasnya.

Sebagaimana hasil Rakernas PKK VIII tahun 2015, PKK dengan Paradigma baru sebagai gerakan masyarakat kelembagaannya yang masih didominasi kaum perempuan diharapkan adanya kepesertaan laki laki. “Kader laki-laki saat ini, sudah ada di tubuh PKK namun masih sangat minim, semoga kedepan kepesertaan laki laki didalam kepengurusan Gerakan PKK semakin meningkat dan semakin hebat ”, tutur Bupati Jombang.  

Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Ir. Hj.Tjaturina Wihandoko, MM mengatakan bahwa inti dari sosialisasi dan pembinaan ini adalah untuk  menumbuhkan motivasi dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan kemandirian Kabupaten Jombang  dalam melaksanakan 10 program Pokok PKK.

 “TP PKK Kabupaten Jombang harus terus bergerak mewujudkan gerakan yang nyata untuk mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.  Karena melalui Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016, tim penggerak PKK Desa telah mendapat alokasi biaya operasional PKK sebesar 40 juta, laksanakanlah program dengan optimal”, tutur Tjaturina.

Kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK desa diharapkan untuk segera membuat gerakan nyata dan mempertanggung jawabkan dengan baik sesuai ketentuan perundangan  yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Materi sosialisasi dan pembinaan di antaranya mengulas isi buku Rakernas PKK ke VIII Tahun 2015 yang telah dibagikan kepada seluruh kader. Mulai dari kelembagaan PKK, rencana kerja lima tahun PKK, Adminsitrasi, Program Pokja, menyusun rencana kerja mengacu pada Sustailable Development Goals (SDGs) sebagai pedoman pelaksanaan 10 program pokok PKK.  Dan secara khusus memberikan evaluasi dan pembinaan kepada para Bendahara PKK Desa.

“Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan masayarakat, agar Rencana Kerja TP PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah,” tambah dia.

Keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga, kata dia sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/ lembaga terkait.

Karena itu, program-program Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat, sewajarnya dapat melibatkan peran dari Tim Penggerak PKK.

Ia berpesan, agar kader PKK bisa memahami makna yang hakiki mengenai peran dan posisi Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah. Bahwa kemitraan ini bermakna adanya kesetaraan dan saling membutuhkan.

“Manfaatkan potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sebagai potensi yang dapat didayagunakan untuk pengembangan Gerakan PKK dan Program-Program PKK,” ujar dia.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintahan dalam pola penganggaran PKK juga dituntut untuk melakukan penyesuaian, antara lain perlunya menetapkan dan melaksanakan Program Unggulan  yang akan menjadi ciri khas Gerakan PKK.

“Senantiasalah bekerja dengan semangat relawan, dan tanpa pamrih. Dan Jangan pernah lelah untuk selalu menimba ilmu, karena perkembangan ilmu dan teknologi pada dewasa ini menuntut kita untuk selalu menyesuaikannya,” pungkasnya. (Wati_Humas Jombang)