SPM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

( S P M )

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat,  yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

 

1.2    DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
  9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor.PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

1.3.   KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

   Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKP). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

 

1.4.   ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung pencapaian SPM  dalam rangka meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu : meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program pokok :

a. Program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik;

b. Program peningkatan kapasitas administrasi pelayanan publik.

 

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

KANTOR ARSIP, PDE DAN PERPUSTAKAAN

 

1.   Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh SKPD yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Jombang memiliki jenis kegiatan antara lain:

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

    Diarahkan untuk  pembangunan Jaringan Komputer dan Penyediaan Suku Cadang pemeliharaan jaringan dan terpeliharanya jaringan komputer yang telah terbangun di beberapa SKPD sehingga dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Jombang dan kelancaran jalur koneksi jaringan komputer. Serta, media baru seperti website (media online).

 

2.   Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu Pencapaian

Indikator

Nilai

1

2

3

4

5

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Media baru seperti website (media online)

90%

2015

 

3.  Target Pencapaian SPM oleh SKPD

Target pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

 

Tahun

 

Tahun

2014

 

Tahun

2015

Indikator

2013

1

2

3

4

5

6

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Media baru seperti website (media online)

90%

90%

90%

 

4.   Realisasi

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Tahun

 

Indikator

2015

1

2

3

4

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Media baru seperti website (media online)

95%

 

5.   Alokasi Anggaran Tahun 2015

Alokasi anggaran SPM adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

 

APBD

 

Sumber lain yang sah

Indikator

 

1

2

3

4

5

1.

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Media baru seperti website (media online)

258.080.000,-

-

           

 

6.   Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat

dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

a. PNS                    =  3 orang

b. Non-PNS           =  1 orang

 

7.   Permasalahan dan Solusi

Permasalahan  :

1.   SDM Pelayanan masih belum memenuhi Standarisasi Pelayanan.

2.   Personil Kelembagaan ( Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan) masih Sangat Kurang.

 

Solusi    :

1.   Mengikutsertakan personil ke pelatihan-pelatihan / diklat standarisasi pelayanan dalam pekerjaan dan masyarakat.

2.   Mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah.

 

 

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

No

Program

Kegiatan

1.

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Pengembangan sistem jaringan internet Pemerintah Daerah

Peningkatan kegiatan monitoring,  pemantauan dan pengawasan jaringan internet

 

 

BAB IV

PENUTUP

                                                                                                      

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (millenium development goals).

Pemerintah menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, keutuhan NKRI, dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat Daerah Kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi Kabupaten/kota yang ada dlm wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka  memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat,  yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan di Kabupaten Jombang perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dijamin dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dijamin memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.  

KAPDEP