Kantor - Arsip PDE dan Perpustakaan - Profil Kantor Arsip

PROFIL KANTOR ARSIP

 

 

 

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah tidak dapat terlepas dari arsip. Tingkat pertumbuhan arsip akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi instansi diantaranya penyediaan ruang arsip, sarana/peralatan penyimpanan, biaya pengelolaan, kecepatan dalam penemuan kembali, mencegah kerusakan arsip yang bernilai guna, serta akses dan layanan arsip itu sendiri. Dalam rangka mengatasi masalah yang dimaksud pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 diharapkan setiap instansi Pemerintahan mampu mengelolah arsip yang dihasilkan secara baik dan benar guna menunjang efektifitas kerja kepemerintahan.

 

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Jadwal retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

 

KEGIATAN

  1. Membina Kearsipan.
  2. Monev (Monitoring evaluasi).
  3. Pengolahan arsip inaktif Pemerintahan Kabupaten Jombang antara lain:
    • Pemilahan;
    • Pengelompokan arsip sesuai masalah;
    • Membuat daftar pertelaan arsip;
    • Input data kedalam data base;
    • Memasukkan arsip kedalam bok arsip;
    • Menyimpan arsip ke gudang penyimpanan sesuai tempat yang telah tersedia;
  4. Perawatan arsip (Fumigasi, pengaturan kelembaban udara)

 

 

 

 

 

 

 

KAPDEP