Dinas - Koperasi dan UMKM - Visi dan Misi

Visi

 

Visi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah  Kabupaten Jombang  diturunkan dari Visi Kabupaten Jombang. Visi Kabupaten Jombang adalah JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA dengan demikian, maka Visi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Jombang  adalah  TERWUJUDNYA KOPERASI BERKUALITAS DAN UMKM YANG TANGGUH SERTA BERDAYA SAING.

  1. BERKUALITAS: artinya  Koperasi yang memiliki partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.
  2. TANGGUH: artinya kondisi Koperasi Dan UMKM yang tangguh dengan memiliki manajemen yang Sehat & Kuat sehingga mampu menghadapi Tantangan dalam setiap perubahan ekonomi.
  3. BERDAYA SAING: artinya kondisi Koperasi dan UMKM yang mampu berkompetisi dengan pelaku Koperasi dan UMKM yang lain secara sehat.

 

Misi

 

Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah  Kabupaten Jombang  adalah sebagai berikut  :

  1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.
  2. Memperluas lapangan kerja melalui penciptaaan produk unggulan pada tiap desa.
  3. Memperluas jaringan kerja dengan pihak ketiga dibidang pengembangan UMKM.
  4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi.

 


Tantangan dan Peluang Pengembangan UMKM

 

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi :

 

Faktor Internal :

  1. Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang karena purna tugas dan mutasi;
  2. Adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang seringkali tidak memperhatikan kompetensi dan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya.
  3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi dan UMKM tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM, baik yang dilaksanakan oleh SKPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI;
  4. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan  tugas dan fungsi dinas yang semakin besar dan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.  
  5. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin tertib administrasinya.

 

Faktor Eksternal :

Dengan munculnya Koperasi Wanita di 306 Desa, KMDH, Koppontren dan KSP selama 5 tahun pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, membawa dampak peningkatan konsentrasi pembinaan kearah ketrampilan pembukuan, penyusunan laporan, fungsi dan teknik pengawasan koperasi, manajemen pengelolaan perkoperasian maupun pengembangan usaha bagi anggota, maupun pembinaan kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM tersebut, maka meningkat juga permasalahan yang ditimbulkan antara lain :

  1. Masih munculnya Lembaga Keuangan (Koperasi) illegal yang beroperasi di desa-desa yang merugikan pelaku usaha mikro di pedesaan;
  2. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
  3. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
  4. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan yang tidak terindentifikasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan;
  5. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena promosi maupun pemasaran;
  6. Belum diterimanya produk UMKM skala mikro sektor industri pengolahan dengan hasil makanan dan minuman di pasar modern;
  7. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian UMKM terhadap perijinan;
  8. Semakin kritisnya masyarakat dalam pelayanan SKPD.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

          Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009 - 2013, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan UMKM yang belum tuntas, antara lain :

  1. Sumber Daya Manusia,

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta  pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.   

  1. Permodalan,

Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankkan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.   

  1. Pemasaran,

Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

 


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERCAPAINYA PELAKSANAAN PROGRAM

 

Faktor Penghambat

  1. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
  2. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
  3. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
  4. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM.
  5. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.

Faktor Pendorong

  1. Tersedianya dukungan pelatihan SDM Koperasi dan UMKM baik dari APBD Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan UMKM maupun APBD Provinsi Jatim melalui Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensinya.
  2. Adanya bantuan peralatan dan bahan bagi UMKM untuk memulai usahanya dengan tujuan menjadi UMKM mandiri.
  3. Fasilitasi pengenalan produk melalui pameran baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya produk Koperasi dan UMKM oleh masyarakat luas.
  4. Adanya fasilitasi klinik konsultasi bisnis bagi Koperasi dan UMKM yang ingin berkonsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti permodalan, jaringan pemasaran, produksi dan bahan.

 

Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

Urusan KOPERASI

  1. Dengan terbatasnya SDM perkoperasian, yang disebabkan keluar, kurangnya pembinaan kualitas SDM melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan), sulit untuk monitoring keberadaan Lembaga Keuangan MIkro Illegal yang sangat merugikan masyarakat;
  2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;
  3. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam)
  4. Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan motivasi kepada pengelola dalam meningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi yang lain;
  5. Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan bukan produktif;
  6. Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama;
  7. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
  8. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
  9. Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan semberdaya produktif,  permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
  10. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
  11. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM.
  12. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.

Urusan UMKM

  1. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi olah masyarakat;
  2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses seecara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknoligi informasi (WEBSITE UMKM)
  3. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.
  4. Masih lemahnya pelaku UMKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sector ekonomi produktif;
  5. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
  6. Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
  7. Masih rendahnya ketrampilan SDM sector Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global.

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

  1. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional

Sasaran :

  1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional
  1. Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan

Sasaran :

  1. Munculnya wirausaha baru tiap desa
  2. Munculnya produk unggulan pada tiap desa
  1. Terciptanya jaringan kerja UMKM

Sasaran :

  1. Terjalinnya kemitraan dengan pihak ketiga
  1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas

Sasaran :

  1. Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas
  2. Mewujudkan Koperasi berkualitas di kawasan agropolitan
  3. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian
  4. Terciptanya usaha Koperasi yang sehat

 

Strategi dan Kebijakan SKPD

Adapun strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dengan cara :

  1. Pengembangan potensi sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana/prasarana yang memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai institusi pembina Koperasi dan UMKM;
  2. Menggunakan peningkatan pemahaman prinsip-prinsip UMKM kepada stakeholders;
  3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi;
  4. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
  5. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan serta memperkuat struktur permodalan;
  6. Peningkatan Sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita;
  7. Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi wanita.

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Jombang diarahkan pada :

  1. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
  2. Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif;
  3. Revitalisasi kelembagaan koperasi;
  4. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi wanita.

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, tujuan beserta sasaran, strategi dan kebijakan periode tahun 2014 - 2018 dapat dilihat melalui pemaparan tabel berikut ini.