Home » Artikel dan Berita » Warta Jombang

Menuju Anugerah Parahita Ekapraya 2018, Kinerja PPPA Di Jombang Di Evaluasi Pemerintah Pusat

Dalam rangka  Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  2018 Pemerintah Pusat dalam Hal Ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan evaluasi Kinerja bidang PPPA di Kabupaten Jombang, yakni dengan mendengarkan langsung paparan capaian kinerja bidang PPPA yang digelar di Bappeda Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/11/18).
 
Paparan kinerja bidang PPPA Kabupaten Jombang disampaikan langsung Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab dihadapan tim verifikasi dari Kementerian PPPA diantaranya Siti Mardiyah, Ono Taryono dan Herman Siregar dari tim independen.
 
Tak sendiri, saat menyampaikan paparan Bupati  yang didampingi seluruh elemen pendukung pelaksanaan Pengarustamaan Gender ( PUG) mulai dari DInas terkait yakni Dinas PPPA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Organisasi Wanita hingga Unsur Akademisi.
 
Tujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan verifikasi data evaluasi PPPA adalah untuk mengetahui keberhasilan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, hingga permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan PPPA.
 
Penyelenggaraan APE sendiri lebih diarahkan pada indikator penilaian keberhasilan pembangunan responsif gender, yang  dapat dilihat dari komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan responsif gender.
 
Mengawali paparannya, Bupati Hj. Mundjidah Wahab membeberkan   pelaksanaan PUG yang ada di Kabupaten Jombang. Yakni berkaitan dengan tujuh  prasyarat PUG  diantaranya Komitmen, Kebijakan, SDM dan Anggaran, Kelembagaan, Methode atau toll, Sistem Data Terpilah dan  Peran serta masyarakat dalam mendukung program PUG.
Bahkan  sejumlah inovasi yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, LSM dan Unsur Akademisi dan masyarakat dalam rangka Pelaksanaan PUG dan Perlindungan Perempuan juga disampaikan.
 
“tekad pemerintah kabupaten dan masyarakat Jombang adalah mewujudkan kesetaraan gender,”tandas Bupati
 
Usai paparan Bupati Jombang, tim verifikator melalui Herman Siregar yang menjadi juru bicara mmberikan sejumlah evaluasi diantaranya Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan segera menyusun Perda Pengarustamaan Gender maksimal untuk waktu 2 tahun kedepan.
 
Lebih lanjut disampaikan, strategi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan yang berkelanjutan, good governance dan gender untuk dimasukkan dalam strategi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. keterlibatan OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang baik yang berperan sebagai driver maupun focal point harus ditingkatkan. Serta keberadaan Gender Champion harus melibatkan berbagai unsur.
 
“Sedangkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengarustamaan gender yakni dengan melakukan review terhadap anggaran  OPD dan  Desa dengan memberikan rekomendasi melalui Bupati agar dalam setiap penganggran Desa OPD/Desa  memberikan ruang untuk pelaksanaan PUG,”tandasnya.
 
Selain memberikan evaluasi, Herman Siregar juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap sejumlah program yang dilakukan Kabupaten Jombang. Semisal  program Three End, program PUSPA serta SIPEKKA, serta  Gender Champion.
 
Demikian pula dengan penyusunan Perencanaan Partisipatif Rensposif Gender (PPRG) maupun partisipasi perempuan dalam mendukung usaha ekonomi keluarga melalui pengembangan kebun bibit yang dilaksanakan warga Desa Badang Kecamatan Ngoro.
 
“karena mereka inilah yang akan menjadi panutan dalam pelaksanaan pengarustamaan gender. Dan Ibu Bupati Jombang juga dapat diajukan sebagai  Gender champion yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu bahu-membahu antara laki-laki dan perempuan dalam kancah pembangunan,”ungkap Herman.
 
Terakhir, Herman Siregar memuji kinerja pelaksanaan pengarustamaan gender yang ada di Jombang seperti yang telah dipaparkan Bupati Jombang. Menurutnya Kabupaten Jombang telah melaksanakan program tersebut, bukan hanya sekedar menjadi program.
 
“Jadi di Jombang semua program telah dilaksanakan, bukan hanya sebagai program saja. Bahkan masyarakat juga terlibat aktif seperti di Desa Badang Ngoro tadi. Semoga ini bisa dijadikan percontohan,”pungkasnya. (Hms/Kominfo)